Anime Waktu

engusaha H. Probosutedjo yang mempunyai pengalaman sebagai guru di Perguruan Taman Siswa, Pematang Siantar, Sumatera Utar, pada tanggal 10 Nopember 1981 mendirikan Akademi Wiraswasta Dewantara (AWD), dan peresmiannya dilakukan oleh almarhum Bapak H. Adam Malik, Wakil Presiden RI saat itu. Dewantara diambil dari nama tokoh Pendidkan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara.

Misi pendidikan akademi ini antara lain adalah mengembangkan model pendidikan untuk melahirkan pengusaha Pancasilais, dan kader-kader pembangunan yang mandiri serta mampu menciptakan kesempatan kerja.

Sebelum memiliki kampus sendiri, penyelenggaraan perkuliahan dilaksanakan di Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) Jl. Gatot Soebroto. Tahun 1984 Yayasan Menara Bhakti berhasil membangun sebuah kampus yang diberi nama Kampus Menara Bhakti.

Pada tahun 1985, berbekal kemampuan dan pengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan Akademi Wiraswasta Dewantara, timbul gagasan mendirikan lembaga pendidikan tingkat universitas. Dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Menara Bhakti Nomor : 04/SKEP/KET/VI/1985 tanggal 12 Juni 1985, dibentuk Panitia Pendirian Universitas, dengan Ketua Dr. Sri-Edi Swasono dan dibantu oleh H. Abdul Madjid, Drs. Iman Santosa Sukardi (almarhum), Drs. M. Enoch Markum, Ir. Suharyadi, M.S, Soekarno dan Prijo S. Parwoto (almarhum).

Setelah melalui persiapan pendirian dan studi kelayakan, dengan Nomor : 010/KET/YMB/VI/85 tanggal 12 Juni 1985, Yayasan mengajukan permohonan izin mendirikan Universitas Mercu Buana (UMB) kepada Kopertis Wilayah III.

Berdasarkan surat Nomor : 15/KOP.III/S.VI/85 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Boesjra Zahir (almarhum), pada tanggal 18 Juni 1985, Kopertis Wilayah III menyetujui dan memberikan izin "Operasional" kepada Universitas Mercu Buana.

Pada tanggal 22 Oktober 1985 Universitas Mercu Buana secara resmi dinyatakan berdiri, dengan Fakultas dan Jurusan sebagai berikut:

Jumlah mahsiswa pada tahun pertama tersebut sebanyak 118 orang. Satu tahun kemudian, berdasarkan hasil eveluasi Kopertis Wilayah III, keenam jurusan yang ada memperoleh Status "Terdaftar" dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Surat Keputusan Nomor: 0507/1986.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkambangan pendidikan di masyarakat, dengan izin "Operasional" dari Kopertis Wilayah III Nomor: 12/Kop.III/S.VI/86 tanggal 5 Juni 1986, pada tahun akademik 1986/1987 Fakultas Teknik membuka Jurusan Teknik Mesin dan Fakultas Pertanian membuka Jurusan Mekanisasi Pertanian.

Selanjutnya pada tahun akademik 1987/1988, fakultas Teknik membuka Jurusan Teknik Elektro. Memasuki tahun akademik 1988/1989 terjadi perkembangan baru di Universitas Mercu Buana. Berdasarakan usulan Ketua Yayasan Menara Bhakti dengan persetujuan Kopertis Wilayah III, Akademi Wiraswasta Dewantara dinyatakan bergabung kedalam Universitas Mercu Buana. Pendidikan akademi tersebut menjadi Program D3 Manajemen Perusahaan di bawah Fakultas Ekonomi dengan status "Terdaftar". Tahun 1989, Jurusan Teknik Mesin memperoleh Status "Terdaftar", berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0382/06/1989 tanggal 21 Juni 1989, demikian juga untuk Jurusan Mekanisasi Pertanian, tanggal 6 agustus 1990 memperoleh Status "Terdaftar", dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor: 0495/08/1990.

Secara umum ada enam (6) langkah besar yang mungkin bisa digunakan untuk mengamankan jaringan & sistem komputer dari serangan hacker. Adapun langkah tersebut adalah:

1. Membuat Komite Pengarah Keamanan.

1. Mengumpulkan Informasi

1. Memperhitungkan Resiko

1. Membuat Solusi

1. Implementasi & Edukasi / Pendidikan.

1. Terus Menerus Menganalisa, dan Meresponds.

Langkah 1: Membuat Komite Pengarah Keamanan

Komite pengarah sangat penting untuk dibentuk agar kebijakan keamanan jaringan dapat diterima oleh semua pihak. Agar tidak ada orang terpaksa, merasa tersiksa, merasa akses-nya dibatasi dalam beroperasi di jaringan IntraNet mereka. Dengan memasukan perwakilan dari semua bidang / bagian, maka masukan dari bawah dapat diharapkan untuk dapat masuk & di terima oleh semua orang.
Dengan adanya komite pengarah ini, akan memungkinkan terjadi interaksi antara orang teknik / administrator jaringan, user & manajer. Sehingga dapat dicari kebijakan yang paling optimal yang dapat diimplementasikan dengan mudah secara teknis.

Langkah 2: Mengumpulkan Informasi

Sebelum sebuah kebijakan keamanan jaringan diimplementasikan, ada baiknya proses audit yang lengkap dilakukan. Tidak hanya mengaudit peralatan & komponen jaringan saja, tapi juga proses bisnis, prosedur operasi, kesadaran akan keamanan, aset. Tentunya proses audit harus dari tempat yang paling beresiko tinggi yaitu Internet; berlanjut pada home user & sambungan VPN. Selain audit dari sisi external, ada baiknya dilakukan audit dari sisi internet seperti HRD dll.

Langkah 3: Memperhitungkan Resiko

Resiko dalam formula sederhana dapat digambarkan sebagai:
Resiko = Nilai Aset * Vurnerability * Kemungkinan di Eksploit
Nilai aset termasuk nilai uang, biaya karena sistem down, kehilangan kepercayaan mitra / pelanggan. Vurnerability termasuk kehilangan data total / sebagian, system downtime, kerusakan / korupsi data.
Dengan mengambil hasil dari langkah audit yang dilakukan sebelumnya, kita perlu menanyakan:
•  Apakah kebijakan keamanan yang ada sekarang sudah cukup untuk memberikan proteksi?
•  Apakah audit secara eksternal berhasil memvalidasi ke keandalan kebijakan keamanan yang ada?
•  Adakah proses audit mendeteksi kelemahan & belum tertuang dalam kebijakan keamanan?
•  Apakah tingkat keamanan, setara dengan tingkat resiko?
•  Apa aset / informasi yang memiliki resiko tertinggi?
Dengan menjawab pertanyaan di atas merupakan titik awal untuk mengevaluasi kelengkapan kebijakan informasi yang kita miliki. Dengan mengevaluasi jawaban di atas, kita dapat memfokuskan pada solusi yang sifatnya macro & global terlebih dulu tanpa terjerat pada solusi mikro & individu.

Langkah 4: Membuat Solusi

Pada hari ini sudah cukup banyak solusi yang sifatnya plug'n'play yang dapat terdapat di pasar. Sialnya, tidak ada satu program / solusi yang ampuh untuk semua jenis masalah. Oleh karena kita kita harus pandai memilih dari berbagai solusi yang ada untuk berbagai kebutuhan keamanan. Beberapa di antaranya, kita mengenal:
•  Firewall.
•  Network Intrusion Detection System (IDS).
•  Host based Intrusion Detection System (H-IDS).
•  Application-based Intrusion Detection System (App-IDS).
•  Anti-Virus Software.
•  Virtual Private Network (VPN).
•  Two Factor Authentication.
•  Biometric.
•  Smart cards.
•  Server Auditing.
•  Application Auditing.
•  Dll – masih ada beberapa lagi yang tidak termasuk kategori di atas.

Langkah 5: Implementasi & Edukasi / Pendidikan

Setelah semua support diperoleh maka proses implementasi dapat dilakukan. Proses instalasi akan sangat tergantung pada tingkat kesulitan yang harus dihadapi. Satu hal yang harus diingat dalam semua proses implementasi adalah proses pendidikan / edukasi jangan sampai dilupakan. Proses pendidikan ini harus berisi:
•  Detail dari sistem / prosedur keamanan yang baru.
•  Effek dari prosedur keamanan yang baru terhadap aset / data perusahaan.
•  Penjelasan dari prosedur & bagaimana cara memenuhi goal kebijakan keamanan yang baru.
Peserta harus di jelaskan tidak hanya bagaimana / apa prosedur keamanan yang dibuat, tapi juga harus dijelaskan mengapa prosedur keamanan tersebut di lakukan.

Langkah 6: Terus Menerus Menganalisa, dan Meresponds

Sistem selalu berkembang, oleh karena itu proses analisa dari prosedur yang dikembangkan harus selalu dilakukan. Selalu berada di depan, jangan sampai ketinggalan kereta api